MENINGKATKAN PEMAHAMAN HUKUM DI MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR MENGENAI LEGALITAS AKTA OTENTIK MELALUI PENYULUHAN HUKUM

Abstract

Akta otentik, seperti akta notaris dan akta PPAT, memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami arti, fungsi, dan kekuatan hukum dari akta otentik tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyaknya permasalahan hukum, seperti penggunaan dokumen di bawah tangan, kesalahan prosedur dalam pembuatan akta, serta keraguan terhadap legalitas dokumen. Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum dan kepemilikan dokumen yang sah berdampak pada lemahnya perlindungan hukum serta munculnya potensi sengketa yang dapat merugikan para pihak. Penelitian atau kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terhadap pentingnya akta otentik sebagai jaminan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan notaris, PPAT, aparat desa, dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta pengisian kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengukur tingkat pemahaman hukum masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti penyuluhan. Masyarakat menjadi lebih memahami perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi hukum. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam membangun budaya hukum yang tertib dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat sebagai penjaga legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap upaya pemerintah dan aparat hukum dalam mewujudkan masyarakat Polewali Mandar yang sadar hukum, tertib administrasi, dan terlindungi hak-haknya secara hukum